Persidangan pertama perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa SLAMET PAMUJI

Purworejo – Persidangan pertama perkara Tindak Pidana Korupsi kredit fiktif di PD. BPR. BKK  Purworejo pada Pengadilan TIPIKOR Semarang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam perkara terdakwa SLAMET PAMUJI sewaktu menjabat sebagai Seksi Pemasaran (Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2012), sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) (Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012) dan sebagai Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) PD. BPR. BKK. Purworejo (September 2012 sampai dengan Agustus 2014) yang dilakukan bersama – sama dengan Sdr. JOKO SUSENO (telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer) yang  menjabat sebagai Bendahara Puskopad Akmil Magelang dan TINTIN SUMARNI (tersangka dalam perkara lain) dan saksi WORO HARSINTOWATI yang dilakukan dengan cara Sdr. JOKO SUSENO mengajukan permohonan kredit rata-rata sebesar Rp. 50.000.000,– sebanyak 378 nasabah dengan mengatasnamakan sebagai PNS Puskopad Akmil Magelang, kepada PD. BPR. BKK Purworejo yang mana berkas-berkas permohonan kredit tersebut tidak diterima langsung dari calon nasabah melainkan diterima oleh terdakwa SLAMET PAMUJI dari saksi TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTOWATI  di luar kantor PD.PBR.BKK Purworejo atau ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa SLAMET PAMUJI dan pada setiap berkas permohonan kredit yang diajukan oleh JOKO SUSENO melalui saksi TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTOWATI  kepada terdakwa SLAMET PAMUJI telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp. 500.000,– sebagai fee/upah dengan tujuan agar perhononan kredit tersebut dipermudah terealisasinya,  sehingga terdakwa SLAMET PAMUJI dalam melakukan pemberian realisasi kredit kepada 387 nasabah tersebut tidak melalui prosedur perkreditan di PD. BPR. BKK Purworejo yang antara lain tidak dilakukan survey terhadap calon nasabah mengenai tempat tinggal, usaha dan barang agunan, analisa kredit hanya bersifat administrative dan tidak berdasarkan hasil survey lapangan, penandatanganan perjanjian kredit tidak dilakukan di kantor PD. BPR. BKK Purworejo secara berhadapan antara debitur/calon nasabah dengan Pimpinan KPO dan tidak disaksikan oleh pejabat bank/saksi serta pengikatan agunan tidak dilakukan dengan SKMHT/Fiducia tetapi hanya dengan Surat Kuasa Menjual. Akibat perbuatan terdakwa SLAMET PAMUJI tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 18.875.000.000,- (Delapan belas milyard delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *